Rabu, 22 Maret 2017 23:34

DPRD tetapkan Perda Perlindungan Hukum Terhadap Guru

penetapan perda PHTGDPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar sidang Paripurna DPRD dengan dua agenda Pendapat Akhir Bupati tentang Ranperda Perlindungan Hukum terhadap Guru, dan Penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2018 pada Kamis malam 22 Maret 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Mappatunru S.Pd. didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Muh. Aris Ridwan SE. Dihadiri oleh 20 dari 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dinyatakan qourum berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Penetapan Prolegda Tahun 2018 dan Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perlindungan Hukum Terhadap Guru untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dibacakan oleh Sekretaris DPRD Andi Aswar, S.H.,M.H setelah sebelumnya mendengarkan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda dan Pandangan dari 5 Fraksi DPRD yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PKS, Fraksi Sahabat Rakyat, Fraksi Bangkit Bersatu dan Fraksi Partai Gerindra dari Ketua Pansus II Arfianto, STP.
dengan kesimpulan bahwa kelima fraksi tersebut menyatakan setuju untuk menetapkan ranperda perlindungan hukum terhadap guru menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara itu Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali dalam pidatonya dihadapan para anggota DPRD yang hadir menyampaikan terima kasih kepada para Anggota DPRD atas disahkannya Ranperda perlindungan hukum terhadap Guru menjadi sebuah Peraturan Daerah.

Bupati menjelaskan bahwa dengan disahkannya Perda Perlindungan Guru ini, diharapkan agar menciptakan suasana aman dan nyaman bagi para guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai tenaga pendidik.

Dan ditegaskan selanjutnya bahwa peraturan daerah ini didasari pada peraturan negara yang menyebutkan bahwa Pendidik dan Tenaga Pendidikan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya Perda Perlindungan Hukum Terhadap Guru oleh DPRD, maka tugas selanjutnya oleh Pemerintah Daerah adalah membuat peraturan Bupati dalam pelaksanaannya.secara defenitif dan selanjutnya segera disosialisasikan kepada masyarakat. (Wilky Saputera)


Baca 695 kali

Tinggalkan komentar

Pastikan informasi yang bertanda (*) telah diisi. Kode HTML tidak diizinkan.

Profil Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar