Selamat Datang di Website Resmi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar - Visi Misi Kabupaten Kepulauan Selayar " Terwujudnya Masyarakat Maritim Yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural "

 tatib

DPRD Kepulauan Selayar telah menetapkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib pada Rabu (10/10) setelah melalu proses pembahasan dalam rapat-rapat pansus penyusunan revisi Tatib, konsultasi dan evaluasi di Biro Hukum Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

DPRD menggodok penyusunan revisi Tatib menyusul terbitnya Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota. (Neni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPRD Kepulauan Selayar telah menetapkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib pada Rabu (10/10) setelah melalu proses pembahasan dalam rapat-rapat pansus penyusunan revisi Tatib, konsultasi dan evaluasi di Biro Hukum Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

DPRD menggodok penyusunan revisi Tatib menyusul terbitnya Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota. (Neni)

IMG 3861 Copy

DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar rapat Paripurna DPRD pada Jum’at (31/08) dengan agenda pendapat akhir Bupati terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan penetapan komposisi Pansus Revisi Tatib DPRD di Lantai 2 Gedung DPRD.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Mappatunru, S.Pd di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Andi Mahmud, ST dan Muh. Aris Ridwan, S.E.,MM. serta dihadiri oleh 14 Anggota DPRD sehingga jumlah anggota DPRD sebanyak 17 orang dan dinyatakan Qourum.

Rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar bersama para Kepala OPD, kepala desa, Tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Terhadap rancangan perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 , 5 (lima) fraksi DPRD yaitu Frkasi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Partai Genrindra, Fraksi Bangkit Bersatu dan Fraksi Sahabat Rakyat menyatakan menyetujui ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017.

komisi 2 pantau ujian

Anggota DPRD saat sedang

memantau pelaksanaan ujian (foto:komisi 2)

dprd.kepulauanselayarkab.go.id - Anggota Komisi II DPRD Tanri Bangun Patta dan Hj. Sitti Sofiah, S.Ag., meninjau langsung proses Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP dan MTS Kabupaten Kepulauan Selayar di SMP NEGERI 2 BENTENG dan SMP NEGERI 1 BONTOHARU pada Selasa (24/4/2018).

Pelaksanaan UNBK di SMPN 2 Benteng adalah untuk pertama kalinya dilaksanakan tahun ini di Kabupaten Kepulauan selayar untuk itu kunjungan Anggota DPRD dimanfaatkan oleh para Guru menyampaikan Aspirasi permasalahan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan UNBK diantaranya Ketersediaan sarana dan prasarana komputer yang tidak memadai, koneksi internet yang kurang bagus.

pantau UNBK

 

Dengan harapan agar tahun yang akan datang pelaksanaan UNBK dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun dan seluruh siswa dapat mengerjakan soal soal dengan baik.

Selain itu dihari yang sama Anggota DPRD juga memantau proses Ujian di SMP 1 Bontoharu, beda halnya dengan SMPN 2 Benteng proses pelaksanaan ujian Nasional Kertas Pensil terpantau Aman dan lancar tanpa hambatan. (neni)

Profil Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar