Kalender Agenda
-
dprdselayar - “Persoalan BUMDes Desa Barugaiya, kalau setiap masalah BUMDes harus sesuai dengan peru
-
dprdkepulauanselayarkab - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan
-
dprdkepulauanselayarkab - Dalam rangka Penguatan Industri Perikanan di Kabupaten Kepulauan Sela
Link
D P R - RI
PEMROV SULSEL
PEMKAB KEPULAUAN SELAYAR
ASDEKSI
DPRD evaluasi program bantuan langsung pemerintah
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan rapat kerja pada Selasa (16/7) dengan agenda evaluasi program bantuan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Rapat kerja yang menghadirkan Dinas Kopoindag, Dinas PTSPTK, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Inpektorat, Dinsos, Bappeda, BPBD, Dinas PPKAD, yang terdiri dari Kepala OPD, Kepala Bagian beserta para PPTK.
Rapat kerja dilaksanakan sebagai upaya respon DPRD atas adanya keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (neni)
Pansus I DPRD Bahas rencana induk pembangunan kepariwisataan 2019-2034
Rancangan Peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupten kepulauan selayar 2019-2034 dibahas oleh pansus I DPRD bersama pemerintah daerah dalam hal ini dihadiri oleh dinas kepariwisataan dan bagian hukum setda. Rapar pembahasan ranperda berlangsung di ruang rapat komisi I lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan selayar pada Selasa (11/6) yang dipimpin oleh ketua komisi I, Ir. Ady Ansar, S.Hut.,MMPub. (Neni)
Pansus II hadirkan Tim Ahli Poltekpar Makassar.
Pansus II DPRD Kepulauan Selayar melaksanakan diskusi dan konsultasi dengan Tim ahli penyusun ranperda pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi pariwisata daerah pada (18-19/5) di makassar. Sebagaimana diketahui ranperda pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata daerah disusun oleh tim ahli dari Poltekpar Makassar.
Set
elah melaksanaka rapat kerja dengan pihak pemerintah daerah terutama dengan instansi pengusul yaitu Dinas Kepariwisataan , maka Pansus II memandang perlu adanya diskusi langsung dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Ranperda guna mensingkrongkan muatan materi dengan kebutuhan lokal selayar tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadir sebagai pemateri adalah ketua Tim yaitu DR.H.Syamsu Rijal, M.Pd. (neni)