Selamat Datang di Website Resmi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar - Visi Misi Kabupaten Kepulauan Selayar " Terwujudnya Masyarakat Maritim Yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural "

 

                                                                    apbd p 2019

                                                                     (foto : Pipink)

dprdkepulauanselayarkab - DPRD Kepulauan Selayar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor 7 Tahun 2019 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Andi Aswar, S.H.,M.H. dalam rapat Paripurna DPRD senin (19/8/2019) di gedung DPRD Jl. Jend Achmad Yani.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Mappatunru, S.Pd, ini dihadiri oleh 17 orang anggota dewan lainnya sehingga dinyatakan qourum.

Dalam laporan hasil pembahasan yang disampaikan oleh sekretaris Badan Anggaran, Andi Aswar, S.H.MH. menyampaikan 5 lima Fraksi di DPRD Kepulauan Selayar yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Sahabat Rakyat, Fraksi Bangkit Bersatu menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sementara itu Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Basli Ali dalam Pandangan akhirnya menyampaikan rasa terima kasih dan bersyukur rapat paripurna berjalan lancar dan APBD-P TA 2019 dapat ditetapkan. (viska)

aspirasi

                                                            (Foto : Ahmal)

dprdkepulauanselayarkab - DPRD Kepulauan Selayar menerima aspirasi dari puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Nelayan Desa Nyiur Indah Kecamatan Taka Bonerate, Senin (5/08/2019).

Massa yang awalnya menggelar orasi di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Kepulauan Selayar ini kemudian diterima oleh Ketua DPRD Kepulauan Selayar Mappatunru, S,Pd di dampingi oleh Anggota komisi I H. Andi Idris, S.Sos, M. Anas Kasman Ali, S.H., Sekretaris DPRD Andi Aswar, S.H.,M.H. dan dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Selayar, H. M. Basli Ali di Ruang rapat DPRD lantai II.

Dalam tuntutannya Aliansi Peduli Nelayan ini meminta Pemerintah agar mengembalikan kompresor yang telah disita oleh Balai Taman Nasional Takabonerate, dan memberikan toleransi kepada nelayan untuk menggunakan alat selam sebelum pemerintah memberikan bantuan peralatan selam yang memadai.

Menanggapi Tuntuntan tersebut Bupati Kepulauan Selayar menyampaikan dengan tegas tentang pelarangan kompresor sebagai alat bantu selam sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 45 tahun 2009, namun demikian Bupati Kepulauan Selayar berjanji akan memberikan bantuan nelayan pada anggaran pokok 2020 berupa alat selam yang ramah lingkungan serta tidak membahayakan penggunanya.

Sementara itu terkait kompresor yang disita oleh Balai Taman Nasional Taka Bonerate, Bupati menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak BTN Taka Bonerate dan tidak dapat mengintervensi kewenangan Pihak BTN Taka Bonerate.

Bupati Kepulauan Selayar dan DPRD akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak pihak terkait serta membuka ruang bagi APN untuk melakukan audience setelah rapat aspirasi ini. (viska)

 

                                                                                          

kabag hukum

       Kabag. Persidangan dan Hukum Setwan, Andi Jalaluddin Amar, S.H.

dprdkepulauanselayarkab - DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Sekretariat DPRD buka layanan interaksi DPRD menyapa.

DPRD menyapa adalah sebuah sarana aspirasi yang strategis berbasis media sosial yang mudah diakses dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksi dengan DPRD terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, DPRD menyapa diinisiasi oleh Kepala Bagian Persidangan dan Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Jalaluddin Amar, S.H.

Dengan adanya Layanan aspirasi masyarakat bebasis media online (sosial media) diharapkan dapat lebih maksimal dalam mengakomodir kepentingan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terutama bagi masyarakat yang wilayahnya cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Sebagai contoh masyarakat yang tinggal di Kepulauan tidak perlu lagi meninggalkan pekerjaan, dan menghabiskan waktu serta biaya untuk sekedar ke Benteng menyampaikan aspirasi. Demikian dikemukakan oleh Kepala Bagian Persidangan Hukum Setwan.

dprd menyapa1Masyarakat dapat mengirimkan aspirasi melalui media online IG dprd_selayar, WA/SMS (no Call) 082 187 504 855, dan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin dan selanjutkan akan diteruskan ke Sekretaris DPRD dan Anggota DPRD, dan apa bila sudah terdapat rumusan tindaklajut maka Sekretariat DPRD akan memberikan informasi melalui media yang sama. Hasil fasilitasi kemudian akan di publikasi melalui media DPRD yaitu IG dprd_selayar dan website resmi dprd, dprdkepulauanselayarkab. (neni)

Profil Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar