Super User

Super User

Prolegda 2016

13 Mar 2016 Diterbitkan di Artikel

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2015 terdapat 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi Program Legislasi Daerah Tahun 2016 yaitu :

  1. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa

  2. Ranperda tentang Ruang Terbuka Hijau

  3. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

  4. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Kepulauan Selayar.

  5. Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Benteng.

  6. Ranperda tentang Hutan Kota.

  7. Ranperda tentang Perubahan Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

  8. Ranperda tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

  9. Ranperda tentang Kabupaten Sehat

  10. Ranperda tentang Larangan Merokok

  11. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

  12. Ranperda tentang Pengelolaan Air Tanah

  13. Ranperda tentang Ketenagalistrikan

  14. Ranperda tentang Izin Usaha Pertambangan

  15. Ranperda tentang Irigasi

  16. Ranperda tentang Bagunan Gedung

Hubungi kami

08 Mar 2016 Diterbitkan di Non-Artikel

Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar

Jl. Jend Achmad Yani No. 1 Benteng
Telp : (0414) 21713

Email :  Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Jam Kerja
Senin s/d Kamis                              : Pukul 07.15 - 16.00 wita
Jumat                                             : Pukul 07.15 - 16.30 wita ( jam 12.00 - 13.00 wita ishoma)
Sabtu, Ahad, dan Hari Libur Nasional : Tutup

Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan atau pesan melalui form di bawah ini :

Formulir Kontak









 


BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

08 Mar 2016 Diterbitkan di Alat Kelengkapan

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.

Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:

  1. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat badan musyawarah.
  2. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat badan musyawarah kepada fraksi.

Badan Musyawarah mempunyai tugas:

  1. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  2. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  3. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  4. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  5. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  6. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

SUSUNAN KENGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DPRD

Ketua                    :  Ir. Arifin Daeng Marola

Wakil Ketua I         :  Andi Mahmud, ST.

Wakil Ketua II        :  Muhammad Aris Ridwan, S.E.

Anggota                 :   1.   H. Andi Idris, S.Sos.

                                2.   Sukri, S.IP

                                3.   DG. Mangitung, S.H.

                                4.   Yesril Laoh

                                5.   Muhammad Ardi, S.Sos

                                6.   ABD. Rajab Karaeng Rapanna

                                7.   H. Syamsurrijal, S.Sos

                                8.   Hj. Eni Zainuddin

                                9.   H.M. Suwadi, S.E.

                                          10.Muhammad Sukri

                                          11.Hj. Sitti Sofiah, S.Ag.

                             12.     Awiluddin, S.H.

Komisi III

08 Mar 2016 Diterbitkan di Komisi

Komisi III DPRD

Komisi III meliputi Bidang Pembangunan, Yaitu :

  1. Perencanaan Pembangunan;
  2. Pekerjaan Umum (PU);
  3. Tata Ruang dan Pemukiman;
  4. Kebersihan dan Pertamanan;
  5. Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
  6. Penanggulangan Bencana;
  7. Perhubungan dan KOMINFO;
  8. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  9. Instansi Vertikal relevan

KEANGGOTAAN KOMISI III

Ketua                  :   Ir. Arifin Daeng Marola

Wakil Ketua         :   Drs. Syamsul Bakhri

Sekretaris            :   Hj. Muliati Saharuddin

Anggota               :   1. Mursalim

                              2. H.M. Suwadi, S.E

                              3. Yesril Laoh

                              4. Sukri, S.IP.

                              5. Miswar Wahyudhy Nasir Leha, S.E,

BADAN ANGGARAN DPRD

08 Mar 2016 Diterbitkan di Alat Kelengkapan

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD atau sama dengan 13 (tiga belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

  1. fraksi Sahabat Rakyat (SBY) : 5 (lima) orang;
  2. fraksi Golkar : 4 (empat) orang;
  3. fraksi Gerindra : 2 (dua) orang;
  4. fraksi PKS : 1 (satu) orang; dan
  5. fraksi Bangkit Bersatu (BB) : 1 (satu) orang.

      Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Badan Anggaran mempunyai tugas:

  1. Memberikan Saran dan Pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
  3. Memberikan Saran dan Pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Reraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  5. Melakukan Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan plafon Anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
  6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran Belanja DPRD.

Keanggotann Badan Anggaran

             Ketua                :   Ir. Arifin Daeng Marola

             Wakil Ketua I     :   Andi Mahmud, ST.

             Wakil Ketua II    :   Muhammad Aris Ridwan, S.E.

             Sekretaris         :   Drs. Hizbullah kamaruddin (Bukan Anggota)

             Anggota             :   1.   Drs. Tanri Bangun Patta

                                          2.   Ady Andar, S.Hut.M.MPub.

                                          3.   Muh. Anas Kasman Ali, S.H.

                                          4.   Miswar Wahyudhy Nasir Leha, S.E.

                                          5.   Mursalim

                                          6.   Mappatunru, S.Pd.

                                          7.   Hj. Norma Syahrir Wahab

                                          8.   Arfianto, STP.

                                          9.   Hj. Muliati Saharuddin

                                          10. Drs. Syamsul Bakhri

 

BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

08 Mar 2016 Diterbitkan di Alat Kelengkapan

Badan Kehormatan Merupakan alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan jumlah 3 (tiga) orang dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

Badan Kehormatan Mempunyai Tugas :

  1. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan Moral Anggota dalam Rangka menjaga Martabat, Kehormatan, Citra dan Kredibilitas DPRD sesuai dengan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
  2. meneliti dugaan Pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Kode Etik DPRD, Peraturan DPRD serta sumpah/janji Anggota DPRD;
  3. melakukan Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi Pengambilan Keputusan atas Pengaduan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, Masyarakat dan atau Pemilih;
  4. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas Hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi Kepada Rapat Paripurna DPRD;
  5. menyampaikan Rekomendasi Kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak adanya Pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas Pengaduan Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan atau Pemilih; dan
  6. dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan DPRD diatur dalam Kode Etik tersendiri.

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DPRD

Ketua                    :   Hj. Sitti Sofiah, S.Ag

Wakil Ketua           :   Muhammad Ardi, Sos.

Anggota                 :   Drs. Tanri Bangun Patta

BADAN LEGISLASI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

08 Mar 2016 Diterbitkan di Alat Kelengkapan

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna, Susunan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada Permulaan masa Keanggotaan DPRD dan Permulaan Tahun Sidang dan Jumlah Anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan Pemerataan jumlah anggota Komisi.

Sedangkan Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing Fraksi.

Badan Legislasi Daerah bertugas :

  1. Menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peralatan daerah beserta alasannya untuk setiap Tahun Anggaran di Lingkungan DPRD;
  2. Koordinasi untuk penyusunan program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  3. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  5. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota, Komisi dan atau Gabungan Komisi, diluar prioritas Rancangan Peraturan Daerah Tahun berjalan atau diluar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah;
  6. Mengikuti perkembangan dan meakukan evaluasi terhadap perubahan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus;
  7. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Keanggotaan Badan Legislasi

             Ketua                :   Muh. Anas Kasman Ali, S.H.

             Wakil Ketua       :   H. Syamsurrijal, S.Sos.

             Sekretaris         :   Sekretaris DPRD (bukan anggota)

             Anggota             :   1.   Awiluddin, S.H.

                                          2.  Mursalim

                                          3.  Hj. Eni Zainuddin

                                          4.  Muhammad Sukri  

                                          5.  Sukri, S.IP.

                                          6.  Ady Ansar, S.Hut, M.MPub.

Halaman 1 dari 3

Berita Terbaru

Komisi

  • Komisi III
    Komisi III DPRD Komisi III meliputi Bidang Pembangunan, Yaitu : Perencanaan Pembangunan; Pekerjaan Umum (PU); Tata Ruang dan Pemukiman; Kebersihan dan Pertamanan; Koperasi, Perindustrian, dan…
  • Komisi II
    Komisi II DPRD Komisi II meliputi Bidang Perekonomian,dan Kesejahteraan Rakyat yaitu : Pertanian dan Kehutanan; Kelautan dan Perikanan; Ketahanan pangan dan Pelaksanaan penyuluhan; Rumah Sakit…
  • Komisi I
    Komisi I DPRD Komisi I meliputi Bidang Pemerintahan Umum yaitu : Pemerintahan dan Sekretariat Daerah; Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kependudukan dan catatan sipil;…

Alat Kelengkapan

Sekretariat DPRD

  • DAFTAR PERDA TAHUN 2016
       NO.             NAMA PERDA                         PERDA          DITETAPKAN         (NOMOR)   BELUM         1 PEMERINTAHAN DESA 1 TAHUN 2016  …
  • Tupoksi DPRD
    Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan teknis terhadap DPRD, dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris yang disebut Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab…
  • Susunan Organisasi
    Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan teknis terhadap DPRD, dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris yang disebut Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab…