Kesalahan
  • Galat memuat data pengumpan
Rabu, 22 Maret 2017 23:34

DPRD tetapkan Perda Perlindungan Hukum Terhadap Guru

Beri nilai item ini
(0 penilaian)

penetapan perda PHTGDPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar sidang Paripurna DPRD dengan dua agenda Pendapat Akhir Bupati tentang Ranperda Perlindungan Hukum terhadap Guru, dan Penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2018 pada Kamis malam 22 Maret 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Mappatunru S.Pd. didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Muh. Aris Ridwan SE. Dihadiri oleh 20 dari 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dinyatakan qourum berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Penetapan Prolegda Tahun 2018 dan Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perlindungan Hukum Terhadap Guru untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dibacakan oleh Sekretaris DPRD Andi Aswar, S.H.,M.H setelah sebelumnya mendengarkan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda dan Pandangan dari 5 Fraksi DPRD yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PKS, Fraksi Sahabat Rakyat, Fraksi Bangkit Bersatu dan Fraksi Partai Gerindra dari Ketua Pansus II Arfianto, STP.
dengan kesimpulan bahwa kelima fraksi tersebut menyatakan setuju untuk menetapkan ranperda perlindungan hukum terhadap guru menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara itu Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali dalam pidatonya dihadapan para anggota DPRD yang hadir menyampaikan terima kasih kepada para Anggota DPRD atas disahkannya Ranperda perlindungan hukum terhadap Guru menjadi sebuah Peraturan Daerah.

Bupati menjelaskan bahwa dengan disahkannya Perda Perlindungan Guru ini, diharapkan agar menciptakan suasana aman dan nyaman bagi para guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai tenaga pendidik.

Dan ditegaskan selanjutnya bahwa peraturan daerah ini didasari pada peraturan negara yang menyebutkan bahwa Pendidik dan Tenaga Pendidikan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya Perda Perlindungan Hukum Terhadap Guru oleh DPRD, maka tugas selanjutnya oleh Pemerintah Daerah adalah membuat peraturan Bupati dalam pelaksanaannya.secara defenitif dan selanjutnya segera disosialisasikan kepada masyarakat. (Wilky Saputera)


Baca 20 kali Terakhir diubah pada Selasa, 03 April 2018 01:22

Tinggalkan komentar

Pastikan informasi yang bertanda (*) telah diisi. Kode HTML tidak diizinkan.

Berita Terbaru

  • BAMUS DPRD TETAPKAN JADWAL PEYERAHAN RANPERDA
    Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengelar rapat kerja pada Kamis 19 April 2018 dengan agenda Penjadwalan Penyerahan 9 (sembilan)…
  • PENYERAHAN 9 (SEMBILAN) RANPERDA
    DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Menerima 9 (sembilan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dari Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas…
  • Panen Raya Padi Desa Mare Mare
    Dalam Panen Raya Padi di Desa Mare Mare Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Desa Mare Mare…

Komisi

  • Komisi III
    Komisi III DPRD Komisi III meliputi Bidang Pembangunan, Yaitu : Perencanaan Pembangunan; Pekerjaan Umum (PU); Tata Ruang dan Pemukiman; Kebersihan dan Pertamanan; Koperasi, Perindustrian, dan…
  • Komisi II
    Komisi II DPRD Komisi II meliputi Bidang Perekonomian,dan Kesejahteraan Rakyat yaitu : Pertanian dan Kehutanan; Kelautan dan Perikanan; Ketahanan pangan dan Pelaksanaan penyuluhan; Rumah Sakit…
  • Komisi I
    Komisi I DPRD Komisi I meliputi Bidang Pemerintahan Umum yaitu : Pemerintahan dan Sekretariat Daerah; Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kependudukan dan catatan sipil;…

Alat Kelengkapan

Sekretariat DPRD

  • DAFTAR PERDA TAHUN 2016
       NO.             NAMA PERDA                         PERDA          DITETAPKAN         (NOMOR)   BELUM         1 PEMERINTAHAN DESA 1 TAHUN 2016  …
  • Tupoksi DPRD
    Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan teknis terhadap DPRD, dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris yang disebut Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab…
  • Susunan Organisasi
    Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan teknis terhadap DPRD, dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris yang disebut Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab…