Selamat Datang di Website Resmi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar - Visi Misi Kabupaten Kepulauan Selayar " Terwujudnya Masyarakat Maritim Yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural "

rapat 29042016Pansus I DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar rapat kerja dengan Pihak Eksekutif pada Jum’at (29/04) dengan agenda expose racangan peraturan daerah tentang Ruang Terbuka Hijau dan Perubahan Atas Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Umum. Terkait dua buah ranperda terbut, Pansus I DPRD menghadirkan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan daerah yaitu Tim dari Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPPKAD, Kantor Lingkungan Hidup, Serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam Rapat yang di Pimpin langsung oleh Ketua Pansus I, Ady Ansar, S.Hut.MMPub menghasilkan kesimpulan agar Tim penyusun Ranperda dan Instansi Pengusul ranperda dapat mempersiapkan materi pembanding dan dapat lebih siap dengan materi Ranperda yang dijelaskan pada kesempatan rapat selanjutnya.[Tim Huk-Setwan]

DSC 0409aSetelah pada rapat paripurna sebelumnya tidak memenuhi quorum, rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan sabtu malam (12/4) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ir. Arifin Daeng Marolla akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjadi Peraturan Daerah setelah mendengarkan Pandangan dan persetujan dari lima fraksi DPRD dengan beberapa catata antara lain :

  1. kiranya perda tersebut dapat mempermudah pelayanan terhadap masyarakat terutama menyangut system pembayaran pajak maupun dapat meminimalisir pengeluaran anggaran yang tidak efisien pada operasional pelaksanaanya.
  2. Mendorong pemerintah daerah untuk mensosialisasikan perda ini kepada seluruh masyarakat secara sistematis, terstruktur dan massif.

10612615 784289691591722 7060802648710144751 nRapat Kerja Komisi I DPRD (6/4) menghasilkan kesimpulan meminta Pemerintah Daerah mempercepat peningkatan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama belanja langsung dengan realisasi sampai tgl 6/4/2016 0 %, Hal ini untuk menghindari sanksi atas rendahnya daya serap keuangan daerah dari menteri keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/2015 pada Desember lalu adalah mengatur mengatur sanksi bagi daerah yang terlalu besar menyimpan kasnya di Bank dan tidak segera membelanjakannya untuk pembangunan.

Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Keungan tersebut transfer dana DBH dan DAU dikonversi dalam bentuk surat berharga negara atau SBN

Berita Terbaru

Komisi

  • Komisi III
    Komisi III DPRD Komisi III meliputi Bidang Pembangunan, Yaitu : Perencanaan Pembangunan; Pekerjaan Umum (PU); Tata Ruang dan Pemukiman; Kebersihan dan Pertamanan; Koperasi, Perindustrian, dan…
  • Komisi II
    Komisi II DPRD Komisi II meliputi Bidang Perekonomian,dan Kesejahteraan Rakyat yaitu : Pertanian dan Kehutanan; Kelautan dan Perikanan; Ketahanan pangan dan Pelaksanaan penyuluhan; Rumah Sakit…
  • Komisi I
    Komisi I DPRD Komisi I meliputi Bidang Pemerintahan Umum yaitu : Pemerintahan dan Sekretariat Daerah; Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kependudukan dan catatan sipil;…

Alat Kelengkapan

Sekretariat DPRD

  • DAFTAR PERDA TAHUN 2016
       NO.             NAMA PERDA                         PERDA          DITETAPKAN         (NOMOR)   BELUM         1 PEMERINTAHAN DESA 1 TAHUN 2016  …
  • Tupoksi DPRD
    Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan teknis terhadap DPRD, dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris yang disebut Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab…
  • Susunan Organisasi
    Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan teknis terhadap DPRD, dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris yang disebut Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab…